Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia

Penulis     : Muhammad Taufiq Tebal         : xv + 160 hlm Ukuran     : 16 x 24 cm Penerbit   : Pustaka Pelajar Deskripsi : Wacana menghubungkan kemudahan dan percepatan waktu penyelesaian perkara semakin banyak dibahas. Mengingat proses persidangan di pengadilan yang menyita waktu hinga berbulan-bulan belum sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: Peradilan yang sederhana, cepat dan… selengkapnya

Penulis     : A. Hartawati Tebal         : 224 hlm Ukuran     : 14,5 x 20 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi – Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator Buku Penyelesaian Perkara Perceraian melalui… selengkapnya

Penulis     : Tata Wijayanta dan Muhammag Bagas A.H. Tebal         : 170 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya

Penulis     : Rianto Adi Tebal         : xii + 172 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : Buku Obor Deskripsi : Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jika persoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007).  Kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk, dapat… selengkapnya

Penulis     : Maroni, Nenny Dwi Ariani, Rini Fathonah Tebal         : xiv + 102 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Graha Ilmu Deskripsi : Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura,… selengkapnya

Penulis     : Robert Prayoko Tebal         : 227 hlm Ukuran     : 17,5 x 25 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem… selengkapnya

Penulis     : Helius Sjamsuddin Tebal         : 86 hlm Ukuran     : 15 x 23 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya

Penulis     : Novianto Murti Hantoro, dkk. Tebal         : xviii + 212 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : Buku Obor Deskripsi : Kekuasaan kehakiman di Indonesia  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,… selengkapnya

Penulis     : Ade Arif Firmansyah Tebal         : xii + 168 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Graha Ilmu Deskripsi: Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi… selengkapnya

Penuli       : M Nadi el_Madani Tebal         : 172 hlm Ukuran     : 14 x 20 cm Penerbit   : Diva Press Deskripsi : Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum nasional. Prosedur yuridis poligami di Indonesia adalah seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan setelah… selengkapnya