● online
- 40 Prinsip Dasar Agam: Pilar-Pilar Pokok dalam Aga....
- Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Ge....
- Lotre....
- Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat....
- Pengantar Sistem Informasi Geografis Berbasis Open....
- Pentingnya Belajar Matematika; Aspek-aspek yang Di....
- Demi Kemanusiaan dan Persaudaraan: Propaganda Indo....
- Tangga Spiral....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO)
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi
Rp 83.980 Rp 98.800ISBN | 978-623-228-714-3 |
Stok | Tersedia |
Kategori | Hukum |
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi
Penulis : Maroni, Nenny Dwi Ariani, Rini Fathonah
Tebal : xiv + 102 hlm
Ukuran : 17 x 24 cm
Penerbit : Graha Ilmu
Deskripsi :
Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunkan tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Tags: graha ilmu, hukum
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi
Berat | 200 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 249 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Tata Wijayanta dan Muhammag Bagas A.H. Tebal : 170 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya
Rp 52.700 Rp 62.000Penulis : Ade Arif Firmansyah Tebal : xii + 168 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Graha Ilmu Deskripsi: Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi… selengkapnya
Rp 112.880 Rp 132.800Penulis : Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati Tebal : xii + 202 hlm Ukuran : 21 x 26 cm Penerbit : Graha Ilmu Deksripsi: Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800Penulis : Hassan Suryono Tebal : viii + 198 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Ombak Deskripsi :
Rp 55.250 Rp 65.000Penulis : Rianto Adi Tebal : xii + 172 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Buku Obor Deskripsi : Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jika persoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007). Kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk, dapat… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000Penulis : Muhammad Taufiq Tebal : xv + 160 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Pustaka Pelajar Deskripsi : Wacana menghubungkan kemudahan dan percepatan waktu penyelesaian perkara semakin banyak dibahas. Mengingat proses persidangan di pengadilan yang menyita waktu hinga berbulan-bulan belum sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: Peradilan yang sederhana, cepat dan… selengkapnya
Rp 42.500 Rp 50.000Penuli : M Nadi el_Madani Tebal : 172 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Diva Press Deskripsi : Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum nasional. Prosedur yuridis poligami di Indonesia adalah seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan setelah… selengkapnya
Rp 51.000 Rp 60.000Penulis : Robert Prayoko Tebal : 227 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem… selengkapnya
Rp 114.750 Rp 135.000Penulis : Novianto Murti Hantoro, dkk. Tebal : xviii + 212 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Buku Obor Deskripsi : Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000Penulis : Helius Sjamsuddin Tebal : 86 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.